Tak dapat disangkal, sebuah ironi menyangkut pertanian tengah terhidang di negeri ini. Menyandang predikat negara agraris, namun hampir semua hal terkait dengan pertanian lebih banyak bergantung pada impor. Mulai dari beras, jagung, kedelai, hingga singkong harus impor. Tahun 2012 lalu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton, jagung 1,7 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, dan singkong 13.300 ton. Ini belum termasuk impor beberapa jenis pangan lain, seperti gula pasir, tepung terigu, biji gandum, dan kentang.
Tingginya tingkat ketergantungan pada impor pangan ini tak lepas dari pertambahan jumlah penduduk di satu sisi, dan di sisi lain terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
BPS mencatat, pada 2004 terdapat 40 juta keluarga petani di Indonesia, sedangkan pada 2013 melorot tajam, tinggal 26,1 juta keluarga. Ini berarti jutaan petani telah ''lenyap''.
Selain itu, terjadi penyusutan lahan pertanian akibat dikonversi menjadi lahan real estate dan sebagainya, juga turut andil. Penyusutan ini mencapai 100.000 hektare per tahun, sedangkan pembukaan lahan baru hanya 40.000 hektare per tahun.
Masalah lain, tentu saja menyangkut benih, yang banyak disebut mengalami krisis. Penanganan sistem perbenihan di Indonesia masih belum optimal.
Pihak Kementerian Pertanian menyebut, tingkat produksi benih saat ini baru memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan nasional, sisanya dikuasai perusahaan multinasional.
Tapi menurut Rika Febriani, Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Bidang Pertanian, angka itu sudah bergeser jauh mengarah kepada dominasi perusahaan benih multinasional. ''Kini lebih dari 90% benih di Indonesia, baik padi, jagung, kedelai, maupun tanaman hortikultura digarap oleh perusahaan multinasional,'' .
Saat ini terdapat 50 perusahaan benih nasional, sedang perusahaan benih multinasional berjumlah 17 perusahaan. Di antara perusahaan multinasional itu terdapat nama-nama beken seperti Monsanto Group, PT Dupont Pioneer Indonesia, Syngenta, Bayer Group, dan sebagainya. Perusahaan multinasional tadi begitu agresif melakukan penetrasi pasar di Indonesia. Mereka gencar berpromosi dan melakukan pendampingan petani di lapangan. Maklum, pasar benih di Indonesia sangat menjanjikan. Keuntungan yang diraih diperkirakan trilyunan rupiah per tahun.
Karena hasil panennya yang tinggi, petani pun makin banyak yang tertarik dan menggunakan benih produksi perusahaan asing tersebut. ''Petani binaan kami banyak yang merasakan dampak positif, yang akhirnya sangat membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka,'' kata Afrizal Gindow, Ketua Umum Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura Indonesia, yang juga direksi PT East-West Seed Indoensia.
Dominasi perusahaan benih multinasional ini seakan mengecilkan peran produsen benih nasional dalam memenuhi kebutuhan benih secara nasional. Bahkan, produsen benih pelat merah sekelas PT Sang Hyang Seri (PT SHS) pun terkesan hanya kebagian peran relatif kecil.
Untuk padi hibrida, misalnya, PT SHS hanya memasok rata-rata untuk tahun 2008-2012 sebesar 3.576 ton atau 35,8% dari kebutuhan nasional sebesar 9.977 ton untuk luas pertanaman 665.000 hektare.
Sedangkan untuk jagung hibrida, pada kurun waktu yang sama PT SHS memasok rata-rata 9.309 ton atau hanya 9,9% dari kebutuhan program benih jagung hibrida nasional sebesar 98.861 ton untuk luas pertanaman 3,75 juta hektare.
Adapun untuk benih hortikultura, total kontribusi PT SHS sebesar 152 ton saja, atau hanya 2% dari kebutuhan benih nasional sebesar 7.278 ton.
Kehadiran pabrikan benih asing yang kian menggurita ini membuat Direktur Utama PT SHS Upik Rosalina Wasrin cukup prihatin. ''Industri perbenihan di Indonesia akan 'mati enggan hidup tak mau'. Para peneliti dan breeder Indonesia akan mati kutu, tidak bisa berkembang, tidak bisa bersaing dengan peneliti luar yang habis-habisan disubsidi oleh pemerintahnya, mulai dari riset sampai produksi. Bahkan mungkin banyak industri perbenihan Indonesia akan gulung tikar,'' kata Upik.
Menurut Rika Febriani, dominasi perusahaan benih asing itu terjadi lantaran terbukanya keran investasi besar-besaran melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
UU ini memberikan kesempatan perusahaan multinasional melakukan bisnis di Indonesia pada berbagai macam sektor, termasuk pangan dan pertanian. Pembukaan keran investasi besar-besaran ini juga tak lepas dari anggaran pemerintah yang terbatas untuk memproduksi benih.
Keterlibatan pemerintah dalam banyak perjanjian dagang internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan ASEA-China Free Trade Area (ACFTA), juga menjadi faktor mengguritanya perusahaan asing di negeri ini. Hal itu masih diperparah pula dengan keberpihakan pemerintah pada perusahaan multinasional ketimbang pada petani.
Rika menyebut salah satu contohnya adalah memenjarakan petani yang membudidayakan benih sendiri. Untungnya, upaya pemenjaraan itu tak berlanjut setelah Mahkamah Konstitusi lewat putusannya pada Juli silam membatalkan sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, yang mengekang petani untuk memuliakan benih.
Dalam pandangan guru besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dwi Andreas Santosa, hegemoni perusahaan benih multinasional itu sudah sangat mengkhawatirkan.
''Benih padi hibrida 100% dikuasai perusahaan multinasional, benih-benih lain seperti jagung hibrida 70% dikuasi oleh perusahaan asing itu juga. Jadi memang kedaulatan kita atas benih sangat rendah,'' kata Dwi Andreas dengan nada prihati.
Menurut Dwi Andreas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang sedianya diharapkan mampu memproteksi petani dari jamahan modal asing yang menggurita, dengan mengatur divestasi asing sehingga menjadi maksimal sahamnya 30%, hanyalah konsep di atas kertas.
''UU Hortikultura itu dikonsep dan dibuat oleh perusahaan, peran petani tidak ada. Penyertaan modal asing maksimal 30% itu kan hanya populis, seolah-olah pemerintah berpihak pada petani, padahal tidak. Mereka berkamuflase,'' kata Dwi.
Hal buruk lain dari UU Hortikulutra adalah mudahnya benih dari luar masuk ke Indonesia tanpa didaftarkan terlebih dahulu. Hal itu, kata Dwi, berpotensi sangat besar menyebarkan hama penyakit lintas negara.
Senada dengan Dwi, Mokhammad Ikhsan, Direktur Teknikal Asisten Perkumpulan Inisiatif, Bandung, yang juga petani sayur skala besar, mengingatkan bahwa impor benih induk ataupun benih unggulan sangat riskan, karena terkait dengan fitosanitari benih tersebut.
Beranjak dari kondisi-kondisi yang dirasakan kurang berpihak pada petani, Dwi Andreas berharap pemerintah bisa menggeser posisi, yang awalnya berpihak pada perusahaan menjadi berpihak pada petani.
Sebab, bagaimanapun, Dwi mengingatkan, petani memerlukan dukungan pemerintah untuk mencapai kedaulatan pertanian. ''Angkat kedaulatan petani, angkat kesejahteraan petani, agar terwujud kedaulatan rakyat dan ketahanan negara,'' kata Dwi, serius.
Sumber :
Komentar
Posting Komentar